Lima Fraksi DPR Tidak Setuju Anggaran BKKBN Dipotong

31-05-2013 / KOMISI IX

Lima Fraksi di Komisi IX DPR RI yaitu Fraksi PDI Perjuangan,  Golkar,  Gerindra, PPP dan PKS tidak menyetujui alokasi anggaran  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2013 sebesar Rp 212.996.002.000,-. Sementara, Fraksi Partai Demokrat menyetujui pemotongan anggaran BKKBN Tahun 2013 tersebut.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX, Supriyatno, dengan Kepala BKKBN, Soedibyo Alimoeso dan jajarannya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (30/5)

Namun, Komisi IX menerima usulan tambahan anggaran BKKBN dalam APBN-P Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 450.845.200.000,-.

“Komisi IX akan memperjuangkan secara maksimal usulan tambahan anggaran tersebut, melalui Badan Anggaran Komisi IX,” kata Supriyatno saat menutup rapat dengar pendapat tersebut.

Untuk mendalami usulan tambahan anggaran BKKBN dalam APBN-P Tahun Anggaran 2013 tersebut, Komisi IX akan melakukan konsinyiring. (sc)/foto:odjie/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Praktik Pemerasan Perusahaan Ganggu Iklim Usaha dan Pertumbuhan Ekonomi
22-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyesalkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel yang...
Balita Meninggal Cacingan Akut, Legislator Dorong Evaluasi Total Perlindungan Sosial dan Kesehatan
22-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menyampaikan keprihatinannya atas meninggalnya seorang balita di Sukabumi dalam...
Netty Aher: Akses Kesehatan Dasar Harus Jangkau Seluruh Lapisan
21-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher, turut menyampaikan duka cita mendalam atas...
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...